ANALISIS JARINGAN PEMERINTAHAN DALAM PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA PALOPO = ANALYSIS OF THE GOVERNMENT NETWORKS IN THE SUPERVISION OF NIGHTLIFE VENUES IN PALOPO CITY

ABSTRAK
WIRAWAN ZEANAL. Analisis Jaringan Pemerintahan Dalam Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Palopo. (Dibimbing oleh Suhardiman Syamsu dan Sukri).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan jaringan kepemerintahan pada pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan pada enam lembaga yang berada dalam jaringan pengawasan THM Kota Palopo, yakni Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Palopo; Dinas Pariwisata dan Ekraf Kota Palopo; Dinas Perdagangan Kota Palopo, Dinas Perizinan Kota Palopo; Satpol PP; Polres Palopo; dan Asosiasi Tempat Hiburan Malam Kota Palopo. Penelitian ini berfokus menganalisis pengawasan THM di Kota Palopo dengan menggunakan konsep network governance, yang menggunakan 4 (empat) aspek yakni kontak, kepercayaan, berbagi informasi, dan pertukaran sumber daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menangkap, dan mengungkapkan fakta dari penelitian secara deskriptif, dengan diawali pada analisa konteks kebijakan hingga penerapan kebijakannya hasil wawancara tersebut akan dieksplorasi dalam sudut pandang implementasi kebijakan untuk mengungkap secara jelas implementasi kebijakan tempat hiburan malam di kota Palopo. Penelitian ini menemukan bahwa pada aspek kontak, diketahui setidaknya ada dua jenis koordinasi dalam jaringan kebijakan pengawasan THM Kota Palopo, yakni rapat tim dan koordinasi insidental yang dilakukan masing-masing pada saat tertentu. Koordinasi yang terjalin masih kurang masif, hal tersebut dilihat dari minimnya frekuensi yang terjalin di antara masing-masing lembaga. Sementara pada aspek tingkat kepercayaan, diketahui bahwa tingkat kepercayaan lembaga dalam organisasi jaringan masih rendah. Hal ini ditunjukkan melalui persepsi masing-masing anggota yang menilai anggota lainnya cenderung bertindak berdasarkan kepentingan lembaganya sendiri, bukan kepentingan jaringan. Selanjutnya pada aspek berbagi informasi, diketahui arus informasi yang berkembang dalam jaringan tidak berjalan secara optimal. Anggota jaringan menilai bahwa pihak-pihak yang memegang informasi kunci cenderung tertutup untuk memberikan informasi terhadap lembaga lainnya. Sementara, pada aspek pertukaran sumber daya, diketahui bahwa lembaga-lembaga yang berada di dalam jaringan tidak melakukan pertukaran sumber daya. Hal ini dikarenakan masing-masing lembaga beranggapan dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara mandiri, sehingga tidak memerlukan lagi bantuan dari lembaga lainnya.

Keywords : Jaringan Kepemerintahan, Pengawasan, Tempat Hiburan Malam