ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK KEMUDIAN DILAPORKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Penelitian ini bertujuan menganalisa untuk mengetahui perbuatan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang telah memperoleh putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap dapat dilaporkan kembali sebagai tindak pidana perzinahan dan untuk mengetahui sikap dan alasan penyidik dalam menghadapi laporan kembali atas perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dilaporkan kembali sebagai tindak pidana perzinahan di Polres Kendari dan Polsek Mandonga Kota kendari.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui kajian kasus, kajian pustaka, serta hasil wawancara dengan pakar hukum, advokat/pengacara, dan pihak Kepolisian di Kota Kendari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilaporkan kembali sebagai tindak pidana perzinahan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui putusan Pengadilan Negeri Kendari dan perbuatan pelaku merupakan perwujudan delik yang termasuk dalam perbuatan concursus idealis (satu perbuatan melanggar dua aturan hukum) yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1), (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan melanggar Pasal 284 KUHPidana. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1), (2) KUHPidana maka pelaku dikualifikasikan melanggar Pasal 81 ayat (1), (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, pelaku secara sah dan meyakinkan dinyakatan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1), (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, sehingga berdasarkan asas ne bis in idem dan asa res judicata pro veritate habere yang dianut
dalam Pasal 76 KUHPidana, maka perbuatan pelaku adalah ne bis in idem. Bersdasarkan Pasal 109 KUHAP dan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pihak Kepolisian harus mengambil tindakan
hukum terhadap laporan perzinahan tersebut dengan cara melakukan penghentian penyidikan.