TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD) TERHADAP IMPOR TERIGU MENURUT PRINSIP-PRINSIP GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)/WTO DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian tindakan pengamanan perdagangan Indonesia terhadap impor terigu dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam GATT/WTO serta bentuk pelaksanaan tindakan pengamanan tersebut berdasarkan
ketentuan GATT/WTO.
Penelitian ini bersifat normatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif dan teknik analisis isi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kasus, statuta dan konsep.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor terigu Indonesia telah memenuhi syarat yaitu : syarat prosedural berupa tahap penyelidikan, notifikasi dan konsultasi serta syarat substantif berupa pembuktian lonjakan impor terigu, kerugian serius dan unsur hubungan sebab akibat. Tindakan pengamanan perdagangan diterapkan dalam 2 bentuk yaitu tindakan pengamanan
sementara berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) sebesar 20% dari nilai impor dan tindakan pengamanan tetap berupa pembatasan kuota dengan pengecualian negara-negara berkembang yang pangsa pasarnya kurang dari 3% dari total volume impor atau secara kolektif pangsa pasarnya tidak melebihi 9%. Pembatasan kuota tersebut tidak melanggar prinsip penghapusan hambatan kuantitatif mengingat industri terigu dalam negeri mengalami kerugian serius yang sulit
diperbaiki akibat lonjakan impor terigu. Adanya pengecualian dalam article XIX GATT 1947 menegaskan bahwa apabila industri negara pengimpor yang mengalami kerugian
serius akibat lonjakan impor boleh untuk tidak tunduk pada prinsip ini.