EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, (2) Analisis PerbedaanPendapat (Dissenting Opinion) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar Khusus di Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negri Makassar. Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap dua orang hakim yang menangani
perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan putusan yang pernah dikeluarkannya berupa Dissenting Opinion. Data sekunder diambil dari dokumen di pengadilan dan bahan literatur tentang pembahasan tindak pidana korupsi dan Dissenting Opinion. Data dianalisis dengan analisis
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dari segi yuridis mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Perbedaan pendapat hakim yang terjadi dalam putusan yang dianalisis menunjukkan hakim mayoritas berpendapat terbukti sebagai pelaku tindak
pidana korupsi berdasarkan Pasal 12e Undang-undang No. 21 Tahun 2001 dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010, sedangkan hakim yang Dissenting berpendapat Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dalam persidangan.