KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS

Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui makna dari kepentingan umum yang menjadi dasar ditetapkannya pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung, (2) mengetahui penerapan pengesampingan perkara dalam memenuhi adanya kepentingan umum, dan (3) mengkaji dampak yang ditimbulkan dengan tidak adanya instrumen hukum untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan pengesampingkan perkara demi
kepentingan umum.
Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dengan
menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kepentingan umum dalam
pengesampingan perkara menunjukkan adanya kepentingan negara dan masyarakat luas sesuai dengan penjelasan Pasal 35 huruf (c) Undang�Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang harus diutamakan, cakupan yang luas dan tidak adanya tolak ukur dalam menilai kepentingan tersebut seyogyanya harus berpijak sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945; (2) Pengesampingan perkara
terhadap perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan
pertimbangan Jaksa Agung belum menunjukkan terganggunya kepentingan umum secara nyata; (3) Tidak ditemukan adanya mekanisme untuk melakukan perlawanan atau upaya hukum terhadap keputusan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung sebagai bentuk kebebasan kebijaksanaan (beleidvrijheid) menimbulkan dampak yakni, keputusan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung bersifat final dan mengikat (final and binding), tidak mengakomodir hak-hak korban kejahatan sesuai prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kewenangan tersebut rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.