ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan implikasi hukum yang ditimbulkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU�XIV/2016
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasi penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan pendapat hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana korupsi tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, artinya penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). korupsi merupakan kejahatan yang dapat mendatangkan korban dengan jumlah besar seharusnya dilakukan dengan instrument hukum pidana sebagai premium remedium dalam penegakannya. 2.) Implikasi Putusan MK RI Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjadikan penghitungan kerugian negara harus secara benar terjadi. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Pembuktian kerugian negara
oleh BPK memerlukan waktu yang lama, sehingga memberikan pengaruh pada lambatnya proses hukum kasus tindak pidana korupsi, oleh karena itu hadirnya Putusan MK RI Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.