Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang = Implementation of District Integrated Administration Services (PATEN) Policies in Duampanua District, Pinrang Regency

OKTAVIANA KARIM, Nomor Induk Mahasiswa E051181037, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul %u201CImplementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu (PATEN) Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang%u201D, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat. Penilitian ini didasari oleh Permendagri No. 4 Tahun 2010 dan Perbup Pinrang No. 64 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi PATEN, mengetahui proses pembinaan dan pengawasan PATEN, serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi PATEN di Kecamatan Duampanua. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan seperti kualitas dan kuantitas aparat penyelenggara yang belum memadai, koordinasi antar instansi terkait masih kurang, serta tingkat kesadaran teknologi dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan yang masih rendah. Dari teori content of implementation dan context of policy, diperoleh bahwa faktor yang paling berpengaruhdalam implemetasi PATEN di Kecamatan Duampanua adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi, manfaat yang diperoleh, sumber daya yang tersedia, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Berdasarkan hasil analisis penelitian, kecamatan memegang peranan penting sebagai garda terdepan yang melayani masyarkat lebih dekat. Oleh karena itu, selain dibebani tanggung jawab melayani sebagaimana telah didelegasikan maka kecamatan perlu ditunjang oleh dana demi kelengkapan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas aparat sebagai personil penyelenggara PATEN.

Keywords : Implementasi kebijakan, pelayanan, paten.