TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ATAS PENDIRIAN USAHA PERBANKAN TANPA IZIN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana
materiil pelaku atas pendirian usaha perbankan tanpa izin. Selain itu
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam
penjatuhan hukuman terhadap pelaku pendiri usaha perbankan tanpa izin
(Studi Kasus Putusan Nomor.222/Pid.B/2018/PN.Mks).
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah Metode wawancara dengan
Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut dan Studi Kepustakaan
dengan membaca buku-buku, serta perundang-undangan kemudian data
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga
mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan diatas permasalahan
yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama
Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pelaku atas
pendirian usaha perbankan tanpa izin dalam putusan
Nomor.222/Pid.B/2018/PN.Mks menggunakan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16
UU No. 10 Tahun 1998 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur
tindak pidana dalam pasal tersebut. Kedua, pertimbangan hakim dalam
menetapkan sanksi pidana pelaku atas pendirian usaha pendirian usaha
perbankan tanpa izin dalam perkara putusan Nomor. 222/Pid.B/2018/PN.Mks
adalah benar yakni terlebih dahulu mempertimbangkan faktor dalam
persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat�alat bukti yang ada. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya agar bisa memberikan efek jera
dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.