KEBIJAKAN PERTANIAN KABUPATEN PINRANG (STUDI TENTANG KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN PINRANG) = AGRICULTURAL POLICY IN PINRANG DISTRICT (STUDY ON SCARCITY OF SUBSIDIZED FERTILIZER IN PINRANG DISTRICT)

Kebijakan pertanian merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam sektor pertanian. Salah satu tujuan dari kebijakan pertanian adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pinrang dan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan konsep kebijakan publik dalam hal ini peran aktor dalam kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pinrang disebabkan karena alokasi pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani di Kabupaten Pinrang tidak memenuhi atau tidak mencukupi dengan alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. Dalam upaya mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi pemerintah daerah berperan akitf dengan membentuk tim pengawasan kebijakan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, membentuk kebijakan mengenai aturan pendistribusian pupuk dan penetapan harga eceran tertinggi, serta membentuk petugas penyuluh lapangan agar mensosialisasikan ke petani. Pemerintah Daerah melakukan peran partisipatif pendampingan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok tani serta memberikan bantuan pupuk kepada petani.

Keywords : kebijakan pertanian, peran pemerintah, kabupaten pinrang