PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN MELALUI HAKIM ADAT PENDAMAI DI KABUPATEN TANA TORAJA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hakim adat pendamai dalam sengketa tanah adat Tongkonan di kabupaten Tana Toraja dan proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat pendamai di Kabupaten Tana Toraja.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sangalla’ Utara Kabupaten Tana Toraja.Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung terhadap hakim adat pendamai, tokoh adat/masyarakat, pemerintah setempat dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hakim adat pendamai mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan sengketa tanah adat tongkonan, merupakan tokoh adat atau masyarakat yang memahami adat istiadat, tanah dan silsilah tongkonan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kecamatan dan Kepala Lembang. Proses penyelesaian sengketa tanah adat tongkonan diawali dengan mengajukan gugatan di Kelurahan/Lembang dengan membayar biaya perkara, hakim adat pendamai dalam mengambil keputusan senantiasa bermusyawarah, apabila telah ada keputusan akan dilangsungkan eksekusi, namun jika ada pihak yang tidak puasdiberi waktu tujuh hari untuk mengajukan upaya di tingkat Kecamatan dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka hakim adat pendamai akan memberikan nasehat agar kiranya masalah ini dapat dimusyawakan dalam rumpun keluarga.