ANALISIS KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU TAHUN 2014 – 2019 DI KABUPATEN BANTAENG

Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis kebijakan setiap partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif perempuannya pada pemilu yang dilaksanakan pada periode tahun 2014 - 2019 di Kabupaten Bantaeng.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dengan teknik purposif sampling. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif model (Miles dan Huberman, 2014:18) yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikembangkan melalui deskripsi
untuk menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis secara terperinci komprehensif tujuan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan setiap partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif perempuannya didasarkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (Parpol) mengisyaratkan dimana Partai politik peserta pemilu harus mencalonkan 30% calon anggota
legislatif perempuanya dalam struktur daftar calon tetap legislatifnya, selain itu setiap partai politik memiliki tahapan tersendiri dalam merekrut calon anggota legislatifnya . Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tahapan dan langkah rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yaitu dimulai dengan sosialisasi pendaftaran bakal calon, seleksi administrasi, tes wawancara, setelah itu dilakukan penetapan calon anggota legislatif oleh tim
Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Sementara dalam hal pemberian pemberian nomor urut setiap calon anggota legislatif setiap partai politik lebih mengutamakan kader partainya yang direkomendasikan oleh ketua umum partai politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Setelah itu,
didaftarkan ke pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng untuk ditetapkan nomor urutnya sebagai calon anggota legislatif.