KONFLIK PERTANAHAN ATAS TANAH ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT

Tujuan Penelitian adalah 1) Untuk menganalisis dan merumuskan status hukum aset Badan Usaha Milik Negara yang dikuasai oleh Masyarakat; 2) Untuk menganalisis dan merumuskan mekanisme penyelesaian konflik pertanahan atas aset Badan Usaha Milik Negara yang dikuasai oleh Masyarakat yang dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dan 3) Untuk menganalisis dan merumuskan sarana hukum yang ideal untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dalam penyelesaian konflik pertanahan atas aset Badan Usaha Milik Negara yang dikuasai oleh Masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis terkait dengan konflik pertanahan asset Badan Usaha Milik Negara yang dikuasai masyarakat berkaitan dengan asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan disertasi ini, kemudian dilakukan pengujian secara induksiverifikatif pada fakta yang terdapat dalam masyarakat. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan mewawancara beberapa narasumber yang berhubungan dengan penulisan disertasi ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Status tanah Badan Usaha Milik Negara adalah bukan aset negara karena penguasaan dan pemilikannya didasarkan pada pemindahtanganan melalui penyertaan modal negara kepada BUMN yang ditindaklanjuti dengan penghapusan dari daftar Barang Milik Negara. 2) Bentuk penyelesaian konflik penguasaan aset BUMN oleh masyarakat terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu melalui jalur litigasi yaitu proses perkara di pengadilan baik pidana, perdata maupun administrasi negara dan melalui jalur nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 3) Sarana hukum penyelesaian konflik atas tanah BUMN yang berada dalam penguasaan masyarakat yaitu (a) melalui harmonsisasi hukum antara peraturan perundang-undangan yang menempatkan kekayaan BUMN sebagai aset negara dengan peraturan perundang-undangan yang menempatkan aset BUMN bukan sebagai aset negara; (b) pengaturan hukum adat sebagai sarana penyelesaian konflik dan (c) reforma agraria