REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP FRAUD KORPORASI DALAM SISTEM PERBANKAN

HIJRIANI. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Fraud Korporasi dalam Sistem Perbankan (dibimbing oleh Anwar Borahima, Irwansyah, dan Haeranah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) esensi rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, (2) penerapan doktrin strict liability, vicarious liability, dan attribution liability terhadap pertanggungjawaban pidana fraud korporasi dalam sistem perbankan, (3) norma yang dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem perbankan.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan pendekatan analitis dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan theme analysis bersifat kualitatif disajikan secara preskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) esensi rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi perbankan, mengacu pada: terwujudnya keadilan korektif terhadap terjadinya fraud korporasi perbankan; kepastian hukum pelaku pertanggungjawaban pidana fraud korporasi perbankan; serta moralitas pelaku fraud korporasi perbankan, (2) penerapan doktrin strict liability, vicarious liability, attribution liability terhadap fraud korporasi dalam sistem perbankan ditentukan berdasarkan indikator risiko kerugian, kelembagaan dan kewenangan, koordinasi dan mekanisme kontrol, serta penyebab terjadinya fraud koporasi meliputi: opportunity, rationalization, dan pressure yang terjadi dalam sistem perbankan, (3) norma pertanggungjawaban pidana fraud korporasi perbankan meliputi: substansi pengaturan tentang fraud, subjek hukum korporasi, pengenaan sanksi denda/ganti rugi dan perampasan harta benda, sinkronisasi dengan undang-undang terkait dengan perbankan, konsistensi penerapan tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, dan penyesuaian doktrin pertanggungjawaban pidana di dalam pasal-pasal Undang-Undang Perbankan.