ANALISIS HUKUM HAK PASIEN ATAS INFORMASI DOKTER TENTANG KRIM RACIKAN YANG DIRESEPKAN DI KLINIK KECANTIKAN

ABSTRAK

Yuliasari (B012182059), Analisis Hukum Hak Pasien Atas Informasi Dokter Tentang Krim Racikan Yang Diresepkan Di Klinik Kecantikan. (Dibimbing oleh HASBIR PASERANGI dan Maskun).
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak pasien terkait informasi lengkap pemberian racikan kosmetik perawatan ataupun krim mengandung obat di klinik kecantikan,
2) Menguraikan faktor-faktor penghambat pemenuhan hak pasien akan informasi yang lengkap. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum terkait seperti Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan budaya konsumtif dan tren kecantikan ini menyebabkan masyarakat banyak yang berlomba-lomba untuk memperbaiki kondisi wajah dan tubuhnya agar bisa sesuai dengan standar kecantikan masa kini. Minimnya pengetahuan pasien memahami kebutuhannya untuk kesehatan dan kecantikan serta pengetahuan terkait hak dan kewajibannya dalam menerima pelayanan, keinginan pasien sendiri untuk mendapatkan hasil perawatan yang cepat, menyebabkan sebagian besar masyarakat yang dirugikan enggan untuk melakukan upaya hukum demi mendapatkan keadilan baik ganti rugi maupun rehabilitasi fisik dan psikis. Seyogyanya pemerintah segera melakukan peninjauan kembali terkait dasar hukum penyelenggaraan klinik kecantikan. Kemudian perlunya edukasi kosmetik aman dan sehat kepada masyarakat di daerah agar meningkatkan pengetahuan tentang produk dan pelayanan klinik kecantikan estetika. Pemerintah Daerah, agar lebih ketat dalam memberikan ijin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika. Penyelenggara klinik kecantikan estetika, hendaknya lebih mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait hukum kesehatan dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika. Masyarakat pun harus mau mempelajari dahulu tentang pelayanan klinik kecantikan yang baik dan aman agar meminimalisir kerugian yang tidak diharapkan ketika, ataupun setelah perawatan.