PENERAPAN KETENTUAN KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PENETAPAN CALON LEGISLATIF USULAN PARTAI POLITIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SULAWESI SELATAN

Windarsiharly, Penerapan Ketentuan Kuota Keterwakilan Perempuan d Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, (Dibimbing oleh Marwati Riza dan Farida Patitingi).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami beberapa permasalahan terkait Pelaksanaan dan Upaya Partai Politik serta KPUD Sulawesi Selatan terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan pada pencalonan legislative di DPRD Sulawesi Selatan tahun 2019.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, KPUD Provinsi Sulawesi Selatan.
Pelaksanaan pemenuhan kuota pencalonan oleh partai politik dilakukan dengan melakukan rekrutmen di internal partai kemudian partai politik mengikuti proses tahapan pencalonan legislative dengan memenuhi kuota keterwakilan perempuan dimulai dari tingkat kepengurusan hingga pada tahapan pencalonan. Ketegasan KPU setempat dalam memverifikasi calon peserta pemilu legislative oleh partai politik dijalankan dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik pada tingkat DPW Sulawesi Selatan. Dalam hal ini semua partai politik di Sulawesi Selatan memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan. Partai Politik melakukan kaderisasi terhadap anggota perempuan yang kemudian dipersiapkan untuk mengikuti proses demokrasi pada pemilu legislative dalam hal ini didaftarkan sebagai calon legisaltif. Beberapa Partai Politik tidak merancang kebijakan internal untuk mendorong lebih banyak perempuan masuk ke dalam posisi-posisi strategis dalam kepengurusan partai maupun dalam mekanisme pencalonan. Sehingga beberapa partai politik di Sulawesei Selatan masih minim terhadap tingkat keterpilihan caleg perempuan bahkan partai besar seperti PAN tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Sulawesi Selatan. DPRD Sulawesi Selatan pada periode 2019-2024 memiliki 29,2% keterwakilan perempuan yang kemudian disebar disetiap alat kelengkapan DPRD.