Strategi Kebijakan "Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)" di Kota Makassar = Policy Strategy "Institutional Arrangement and Strengthening the Functions of Heads of Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW)" in Makassar City

Lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah mitra Pemerintah Daerah yang berperan dalam memelihara dan menjaga nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan. Penetapan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga kemasyarakatan RT dan RW merupakan ranah Pemerintah Kota/Kabupaten yang dapat disesuaikan dengan visi, misi, program, dan pembangunan pemerintah daerah. Perannya sebagai mitra pemerintah menempatkan RT dan RW dalam posisi strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam berbagai hal mulai dari kesejahteraan, keamanan, hingga ketertiban kehidupan bermasyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi kebijakan penataan kelembagaan dan perkuatan fungsi ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif melalui perolehan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Adapun data sekunder didapatkan dari Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Biringkanaya dengan menggunakan empat indikator formulasi strategi menurut John A. Pearce dan Richard B. Robinson dalam Assa (2009:60-61) yaitu Penentuan misi, Tanggung jawab sosial dan etika, Lingkungan eksternal, dan Analisis internal.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan kelembagaan dan perkuatan fungsi ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar merupakan langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dengan menata kembali dan menguatkan tugas, fungsi, kewenangan, dan kedudukan ketua RT dan RW yang didasarkan pada visi dan misi Wali Kota dengan dua sasaran utama yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai realisasi target pendapatan daerah.

Keywords : Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi