KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI (studi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)

Dalam penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara dimana dalam upaya pengembalian kerugian keuangan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, peran kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam upaya pemulihan atau pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal. Penggunaan sarana penal yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi (dari tahap pra ajudikasi, saat ajudikasi dan pasca ajudikasi), sedangkan penggunaan sarana non penal oleh kejaksaan yaitu melalui fungsi dan tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam perkara-perkara perdata. Dimana dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengalami kendala yaitu terkait: (1). Faktor Undang-undang. (2). Faktor Penegak Hukum (3). Faktor Kebudayaan.
Kata Kunci: Aset; Korupsi; Pengembalian Aset