Ekonomi-Politik Penyelenggaraan Pangan Lakal Non-Beras di Provinsi Sulawesi Selatan Sejak Pandemi COVID-19 = The Political Economy of Organizing Non-Rice Local Food in the Province of South Sulawesi Since the COVID-19 Pandemic

Pandemi COVID-19 membawa ancaman krisis pangan global. Sistem pangan Indonesia mengalami kerentanan karena hanya bergantung pada satu jenis pangan yakni beras. Harapan Indonesia kembali mengarah pada potensi keberagaman pangan lokalnya. Dengan kata lain penyelenggaraan pangan di Indonesia mesti dilakukan dalam bentuk strategi diversifikasi, yang dalam hal ini diversifikasi pangan lokal non-beras. Ini merupakan tantangan tersendiri untuk provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang notabenenya merupakan lumbung beras terbesar pertama di luar pulau Jawa. Dalam dokumen Roadmap Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non-Beras Tahun 2020-2024, komoditas yang ditetapkan adalah pisang dan sagu. Sejak tahun 2019 sampai 2021, provinsi Sulsel mengalami peningkatan produksi dan konsumsi beras. Hal ini memberikan kesan “setengah hati” karena tumpang tindih kebijakan pangan. Di satu sisi berusaha mengembangkan pangan lokal non-beras, tapi di sisi lain juga mengenjot produksi beras. Selain itu komoditas pangan lokal non-beras yang sudah ditetapkan tersebut tidak dimasukkan dalam strategi prioritas pemerintah provinsi Sulsel yang sementara berjalan yakni hilirisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi penyelenggaraan pangan di provinsi Sulsel sejak pandemi COVID-19 pada aras epistemologis, dimana terdapat pertentangan paradigmatik yang berlaku di planet ini antara paradigma ketahanan dengan paradigma kedaulatan. Peneliti menggunakan pendekatan ekonomi-politik neoliberalisme sebagai pendekatan utama, dimana negara dalam posisi tersubordinasi di bawah pasar (capital system). Adapun untuk metode, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara para informan pemerintahan dan informan akademisi-peneliti. Pengumpulan data juga diambil dari dokumen pemerintah provinsi Sulsel, terutamanya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hasil penelitian menunjukkan kekeliruan paradigmatik yang fatal. Dalam mengantisipasi krisis pangan, pemerintah provinsi Sulsel lebih memilih melakukan strategi hilirisasi (ekuivalen dengan paradigma ketahanan) ketimbang strategi diversifikasi (ekuivalen dengan paradigma kedaulatan). Strategi hilirisasi dipilih untuk mengatasi bukan hanya krisis pangan, melainkan juga krisis ekonomi. Meskipun begitu memilih strategi hilirisasi bukanlah otoritas pemerintah provinsi Sulsel sepenuhnya. Pilihan tersebut terikat dalam konteks pemerintah pusat atau nasional sebagai konteks yang mengelilingi dan mengkondisikannya (dan tingkat pusat atau nasional berada dalam konteks globalisasi-neoliberal). Melalui serangkaian penjabaran data-data dan fakta-fakta historis seharusnya strategi hilirisasi didahului oleh strategi diversifikasi, dengan kata lain paradigma ketahanan didahului oleh paradigma kedaulatan. Tahapan ini sangat krusial bagi posisi negara di hadapan logika pasar.

Keywords : Strategi Diversifikasi, Strategi Hilirisasi, Paradigma Ketahanan, Paradigma Kedaulatan, Beras, dan Pangan Lokal Non-Beras.