ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN PAREPARE DAN SEKITARNYA (KIPAS) = POLICY ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AND WAREHOUSING AREAS OF PAREPARE AND ITS SURROUNDINGS (KIPAS)

Muh. Fichriyadi Hastira. NIM E052202006. Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (KIPAS). Di bawah bimbingan Bapak Muhammad dan Ibu Ariana Yunus.

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dalam politik, proses pembangunan di wujudkan melalui kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan menyangkut pembangunan Pemerintah kota Parepare membentuk kawasan ekonomi baru. Pemerintah kota Parepare membuat kebijakan pembukaan kawasan yang bergerak dalam sektor Industri dan Pergudangan. Kebijakan ini disebut Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya atau disingkat KIPAS.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan kebijakan pembangunan Kawasan industri dan pergudangan Parepare dan sekitarnya (KIPAS) serta dinamika relasi hubungan antar Lembaga dalam perumusan kebijakan. Penulis melakukan penelitian studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan perumusan kebijakan pembangunan Kawasan industri dan pergudangan Parepare dan sekitarnya (KIPAS) serta dinamika relasi hubungan antar Lembaga dalam perumusan kebijakan serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti data-data dari instansi terkait. Adapun pendekatan dan konsep yang digunakan ialah teori kebijakan public dengan memfokuskan pada konsep perumusan kebijakan dari model penyelidikan campuran, teori rekasi kuasa juga digunakan untuk menganalisis dinamika relasi antar lembaga yang terlibat dalam kebijakan ini.
Dalam hasil penelitian ini menjelaskan proses perumusan kebijakan pembangunan Kawasan industri di kota Parepare berjalan berdasarkan model perumusan kebijakan model penyelidikan campuran. Faktor penyebab Kawasan industri ini tidak rampung ada empat hal yakni, Konsepsi kawasan yang besar mencakup integrasi beberapa kabupaten di sekitar kota Parepare. Kepemimpinan politik yang berganti. Tidak menjadi prioritas pembangunan bagi walikota yang menjabat. Jaringan dan kemampuan dalam bisnis yang kurang bagi walikota yang menjabat. Dalam hal relasi aktor dalam lembaga menunjukkan interaksi bersifat akomodasi kompromi antar Lembaga eksekutif dan legislative, interaksi kooperatif dalam bentuk bargaining yang terjadi antara aktor dalam lembaga eksekutif dan aktor luar pemerintahan, yang terakhir interaksi kooperatif dalam bentuk koalisi antara birokrasi di dalam pemerintahan.

Keywords : Aktor, Formulasi, Kebijakan, Pembangunan, Kawasan Industri, Relasi.