POLITIK ENERGI INDONESIA (ANALISIS KEBIJAKAN PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK PADA BULAN SEPTEMBER 2022) = INDONESIAN ENERGY POLITICS (ANALYSIS OF FUEL SUBSIDY ADJUSTMENT POLICY IN SEPTEMBER 2022)

Kebijakan subsidi BBM dalam perjalanan pemerintahan dan pergantian Presiden menjadi hal penting terhadap kestabilan perekonomian dan pembangunan. Seiring berjalannya waktu dan perkembanganya harga minyak dunia yang semakin meningkat dibarengi juga dengan semakin berkurangnya kapasitas cadangan minyak dunia kemudian menyadarkan Indonesia bahwa perihal ini bertolak belakang dengan semakin bertambahnya konsumsi BBM di seluruh dunia. Pemberian subsidi semakin lama dirasa cukup membebani APBN dan menimbulkan masalah baru yakni persoalan Kesehatan ruang fiskal. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap pemerintah serta tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah pada penyesuaian subsidi BBM serta implikasinya.

Dengan mengacu pada konsep politik energi pemerintah Indonesia wajib melakukan kerja sama terhadap semua stakeholder serta elemen masyarakat yang merasakan efek dahsyat membengkaknya subsidi BBM. Tulisan ini mencoba menguraikan analisis kebijakan penyesuaian subsidi BBM dalam perspektif ekonomi politik neoliberalisme sebagai bentuk upaya pemerintah menghadapi ancaman krisis energi dan dalam ranah kebijakan tulisan ini menguraikan tidak kuatnya APBN menanggung hal tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menujukkan bahwa dalam rangka menjalankan Undang Undang No 12 Tahun 2011 kebijakan penyesuaian subsidi BBM yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2022 beserta kebijakan turunannya seperti Keputusan Menteri ESDM No. 218.K/MG.01/MEM/2022 berhasil sebagai politik energi Indonesia dalam kebijakan serta sebagai wujud ketahanan energi dalam konteks kondisi terjaminnya ketersediaan pasokan energi yang menjadikan APBN sebagai Shock Absorber ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas masyarakat bahwa meskipun harga BBM naik 30% per bulan September 2022, namun kondisi makro ekonomi Indonesia masih di atas 5% atau lebih tepatnya 5,72% pada kuartal III/2022 dan juga mampu menurunkan defisit Indonesia sebesar 2,19%. Di sisi lain pemerintah harus lebih memperhatikan tata kelola BBM di Indonesia dan harus cepat menyesuaikan kondisi dalam menghadapi krisis energi.

Keywords : Politik Energi, Kebijakan, Subsidi BBM, Neoliberalisme