Konflik Agraria Antara PT Perkebunan Nusantara dengan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang = Agrarian Conflict Between PT Perkebunan Nusantara and The Maiwa Community in Enrekang District

Echo Pujiarto E041181304. Konflik Agraria antara PT PN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang. Di bawah bimbingan Sakinah Nadir dan Ummi Suci Fathia Bailusy.
Konflik agraria yang terjadi di Maiwa Kabupaten Enrekang melibatkan antara PT PN dengan masyarakat Maiwa. Konflik ini terjadi sejak tahun 2018 yang masih berlangsung hingga sekarang disebabkan karena PT PN masih melakukan kegiatan pembersihan lahan meskupun HGU PT PN telah berakhir yang dimana hal tersebut mengundang reaksi penolakan masyarakat yang berujung pada serangakian hingga saat ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab dan jenis konflik agraria antara PT PN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten dan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Enrekang dalam hal penanganan konflik agraria tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriftif analisis. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab konflik agraria antara PT PN dengan masyarakat Maiwa yaitu ketidak jelasan kepemilikan tanah yang dimana kedua belah pihak saling mengklaim hak atas tanah tersebut dan adanya kegiatan penggusuran lahan yang dilakukan PT PN yang masih dalam status rekomendasi perpanjangan HGU. Adanya perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap pihak perusahan PT PN memicu terjadinya konflik antar kelas. jenis konflik yang terjadi yaitu konflik antar kelas sosial. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam hal penanganan koflik agraria seperti melakukan mediasi yang dimana kedua belah pihak dipertemukan untuk melakukan musyawarah membahas permasalahan yang ada dan berupaya menyelesaikan masalah, kemudian melakukan negosiasi jika memediasi tidak berhasil, namun hingga sampai sekarang kasus ini tidak dilanjutkan di tingkat pengadilan.

Keywords : Konflik Agraria, Peran Pemerintah