Agenda Setting dalam Perumusan Peraturan Desa Terkait Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros = Agenda Setting in the Formulation of Village Regulations Related to Village-Owned Enterprises in Moncongloe District, Maros Regency

Naylawati Bachtiar (E011191007). Agenda Setting dalam Perumusan Peraturan Desa Terkait Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros: 96 Halaman + 7 Tabel + 5 Gambar + Lampiran, Dimbimbing oleh Dr.Muh. Tang Abdullah,S.Sos.,M.AP dan Rizal Pauzi, S.Sos.,M.Si Dalam studi kebijakan publik, terdapat 5 tahapan dalam kebijakan salah satunya yaitu Agenda Setting. Tahapan ini diartikan sebagai proses memaknai realitas kebijakan dan dipertarungkan untuk masuk dalam tahap perumusan kebijakan. Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Moncongloe yang memiliki kompleksitas masalah yang tinggi dengan pembagian 5 wilayah administratif berstatus desa. Hal ini karena Kecamatan Moncongloe memiliki letak geografis strategis, karena berbatasan dengan Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dalam penanganannya membutuhkan regulasi yang lebih spesifik dan pengaturannya melalui Peraturan Desa. Peraturan ini penting karena mengatur dan menjabarkan lebih lanjut tentang pelaksanaan kewenangan desa, salah satunya adalah urusan terkait Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan agenda setting dalam perumusan Peraturan Desa terkait Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan sumber data primer diperoleh melalui obervasi dan wawancara. Adapun data sekunder diperoleh dari data Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Desa se-Kecamatan Moncongloe, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan analisis teori Agenda Setting John. W Kingdon (2014) yang terdiri dari 3 aliran agenda setting yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan Peraturan Desa terkait BUMDes di Kecamatan Moncongloe menggunakan aliran politik dan aliran kebijakan Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan regulasi atas dasar inisiasi pemerintah desa dan Peraturan Desa terkait Pendirian BUMDes dibuat atas dasar aturan pendukung diatasnya yang mewajibkan hal tersebut. Sedangkan untuk aliran masalah, hanya Peraturan Desa terkait Pengelolaan Sampah di Desa Moncongloe Lappara yang dirumuskan atas dasar aliran ini. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam mendorong Peraturan Desa tersebut.

Kata Kunci : Agenda Setting, Peraturan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).