"Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar di dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover (Studi Kasus di Kecamatan Mamajang Kota Makassar)"

ABSTRAK
Sukmawati Ayu Andirah (E011181515). Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar di dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover (Studi Kasus: Kecamatan Mamajang Kota Makassar) Tahun 2022. XVI + 86 Halaman + 2 Gambar + 4 Tabel + 48 Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing Oleh Dr.Gita Susanti, M.Si dan Amril Hans, S.AP, MPA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Dalam Program Kointainer Recover Center Dalam Kebijakan Makassar Recover (Studi Kasus di Kecamatan Mamajang Kota Makassar).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang dimana data primer diperoleh dari wawancara kepada informan dan observasi dilapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data yang berkaitan dengan Kontainer Recover Center. Penelitian ini menggunakan teori dari Burns, Hambleton dan Hogget dengan mengelompokkan 3 anak tangga yang terdiri dari 12 anak tangga yaitu: - Non Partisipasi warga (citizen non-participation) : 1. Penipuan warga, 2. Konsultasi sinis, 3. Informan yang buruk, 4. Pemeliharaan pelanggan; - Partisipasi warga (citizen participation): 5. Konsultasi yang bermutu, 6. Konsultasi sejati, 7. Badan penasihat yang efektif, 8. Desentralisasi dalam pembuatan keputusan, 9. Kemitraan, 10. Kendali yang didegelasikan; - Kendali Warga: 11. Kontrol yang dipercayakan, 12. Kontrol interdependensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover di Kecamatan Mamajang dapat dikatakan masih kurang hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan yang turun secara langsung kepada masyarakat terkait Kontainer Recover Center, baik informasi kegunaan, tujuan dan fungsinya. Program yang dibuat oleh pemerintah ini tidak menunjukkan bahwa sukses dengan keberhasilan yang di peruntukkan oleh masyarakat setempat. Dalam derajat partisipasi masyarakat (di atas derajat tidak ada partisipasi dan dibawah derajat kendali warga), berarti masyarakat pada dasarnya dapat memengaruhi hasil kebijakan yang sedang di proses oleh penyelenggara pemerintahan daerah. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat memengaruhi desain pokok dari kebijakan pembangunan dan pelayanan publik daerah.