PENGANGKATAN ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

A. SAIFUL ISLAM (B11116357) dengan Judul Skripsi “Pengangkatan Anggota Polri Sebagai Penjabat Kepala Daerah”. Dibawah bimbingan Naswar sebagai Pembimbing Utama dan Fajlurrahman Jurdi selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum beserta akibat hukum yang terjadi terkait pengangkatan anggota Polri yang berstatus aktif, sebagai Penjabat Kepala Daerah berdasarkan aturan hukum tentang Kepolisian dan Pemerintahan Daerah.
Adapun metode dalam Penulisan Karya Ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Perundang-Undangan yang terkait.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anggota Polri sebagai Penjabat Kepala Daerah adalah tidak sah secara hukum. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Tentang Kepolisian dan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022. Meskipun terdapat berbagai diskursus dalam pandangan politik yang dapat mempengaruhi penafsiran UU terkait, tetapi dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Kepolisian diperintahkan kepada anggota Polri untuk netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.