ANALISIS HUKUM PEMBERHENTIAN PENJABAT WALIKOTA MAKASSAR PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018

RIKI RISKI HANDOKO ( B111 16 112 ) dengan judul “Analisis Hukum Pemberhentian Penjabat Walikota Makassar Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018”. Dibawah ini bimbingan Aminuddin Ilmar sabagai Pembimbing utama dan Romi Librayanto sebagai Pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberhentian Penjabat Walikota Makassar pasca pemilihan kepala daerah tahun 2018 serta apa yang menjadi penyebab dari pemberhentian Penjabat Walikota tersebut.
Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen hukum dan wawancara dengan narasumber. Data-data yang terkumpul penulis olah dengan deskriptif-analitis. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dijelaskan dan disinkronkan dengan teori-teori hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yakni perundang-undangan dan keterangan narasumber serta bahan hukum sekunder yakni jurnal, dokumen, buku, skripsi, dan artikel ilmiah.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah, 1) Pemberhentian Penjabat Walikota Makassar Yusran Jusuf yang hanya menjabat selama 43 hari tidak memenuhi batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menentukan masa Penjabat Walikota selama 1 (satu tahun) dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun serta pemberhentiannya telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kehati-hatian. 2) Berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, penyebab dari pemberhentian Penjabat Walikota Makassar Yusran Jusuf adalah karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun, dalam proses pemberhentiannya sama sekali tidak melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan a quo beserta turunannya seperti tidak dilakukannya pemeriksaan dan mekanisme klarifikasi bagi Penjabat Walikota Makassar Yusran Jusuf sehingga pemberhentian tersebut telah melanggar prosedur yang berlaku.