PENCANTUMAN BERAT BERSIH/NETTO PADA MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi makanan produk industri rumah tangga yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/netto serta mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan produk industri rumah tangga yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/netto. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dan dilakukan di Kota Makassar yaitu pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar, Dinas Perdagangan Kota Makassar, Pelaku Usaha Makanan Produk Industri Rumah Tangga, serta Konsumen Produk Industri Rumah Tangga Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik kuesioner. Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Upaya BPOM dalam mengawasi makanan yang beredar di Makassar tanpa mencantumkan berat bersih dilakukan dengan pengawasan pre market dan post market. Tindakan yang dilakukan BPOM jika menemukan makanan yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih adalah memberikan teguran kepada pelaku usaha bersangkutan untuk mencantumkan berat bersih pada label kemasan produknya. Terkait perlindungan hukum terhadap pencantuman berat bersih diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun terkait berat bersih lebih banyak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Peraturan tersebut dalam kenyataannya belum mampu melindungi konsumen secara optimal dari pelanggaran terhadap pencantuman berat bersih, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya pengawasan instansi pemerintah terkait.