PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)

ABSTRAK
LUTHFI DHIAULWAJDI K ARAFAH. Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Polrestabes Makassar).;(Dibimbing oleh Muhammad Said Karim dan Hasbir Paserangi.)

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menemukan bagaimana penerapan prinsip restorative justice pada tahap penyidikan dalam tindak pidana ujaran kebencian di Polrestabes Makassar dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kejahatan ujaran kebencian dengan menerapkan pendekatan restorative justice di Polrestabes Makassar.
Tipe penelitian ini adalah empiris. Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer akan diolah dengan melakukan klasifikasi berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik datanya.
Hasil penilitian ini menunjukan bahwa 1) Penerapan prinsip Restorative Justice pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian di Polrestabes Makassar berdasar pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 yang dalam penerapannya menggunakan sarana mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat dengan tujuan untuk mengupayakan hasil yang win-win solution bagi pihak yang berperkara serta merestorasi kembali keadaan di sekitar tempat kejadian perkara ; 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik pada Polrestabes Makassar dalam menerapkan prinsip Restorative Justice pada tahap penyidikan dalam tindak pidana ujaran kebencian ialah peraturan tertentu didalam penerapan Restorative Justice yang sulit dipenuhi oleh penyidik karena membutuhkan waktu yang relative lama, Kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh Polrestabes Makassar khususnya baik itu penyidik pada Unit Tipidter Reskrim Polrestabes Makassar maupun peralatan pendukung dalam proses penyidikan tindak pidana kejahatan dunia maya, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana ujaran kebencian di kota Makassar yang relatif masih rendah.