Analisis Surat Edaran ATR/BPN Terkait Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Terhadap Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia

NUR ADILAH ZAINUDDIN (B012181085) Analisis Surat Edaran ATR/BPN Terkait Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Terhadap Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia (Dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Muhammad Ilham Arisaputra)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat edaran ATR/BPN terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan implikasi hukum surat edaran ATR/BPN terkait penetapan hak dan pendaftaran tanah terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Penelitian ini menggunakan sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Surat Edaran ATR/BPN Direktoral Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE- 400.HK.02/II/2022 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional pada dasarnya bukanlah produk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga sifat mengatur dan mengikat terhadap kedudukannya dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2) Surat Edaran ATR/BPN Direktoral Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tidak termasuk sebagai norma hukum baik dalam jenis peraturan perundang-undangan maupun dalam jenis penetapan administrasi (beschikking), sehingga dapat berimplikasi terhadap tidak dapat diuji melalui judicial review dan hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan kesewenang-wenangan pemerintah (abuse of power).