pengawasan terhadap pengelolaan terumbukarang berdasarkan perda no.4 tahun 2010 di kabupaten pangkep


Nasrul, Nasrul (2023) pengawasan terhadap pengelolaan terumbukarang berdasarkan perda no.4 tahun 2010 di kabupaten pangkep. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B12115043_skripsi_15-02-2023 cover1.jpg]
Preview
Image
B12115043_skripsi_15-02-2023 cover1.jpg

Download (231kB) | Preview
[thumbnail of B12115043_skripsi_15-02-2023 bab 1-3.pdf] Text
B12115043_skripsi_15-02-2023 bab 1-3.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B12115043_skripsi_15-02-2023 dp.pdf] Text
B12115043_skripsi_15-02-2023 dp.pdf

Download (234kB)
[thumbnail of B12115043_skripsi_15-02-2023.pdf] Text
B12115043_skripsi_15-02-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2025.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

NASRUL (B121 15 043) DENGAN JUDUL “PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN TERUMBUNG KARANG BERDASARKAN PERDA NO. 4 TAHUN 2010 KABUPATEN PANGKEP”. Di bawah bimbingan (Prof. Dr. Andi Pangerang, S.H.,M.H., DPM) sebagai Pembimbing utama dan (Arini Nur Annisa S.H., M.H) sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pengelolaan terumbung karang berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2010 di Kabupaten Pangkep
Tipe penelitian yang digunakan Penulis adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan dan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber dilokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara terkait judul penelitian dan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui literatur seperti buku, artikel, jurnal, Peraturan Perundang-undangan serta bahan bacaan lainnya.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini (1) Perizinan dalam pengelolaan terumbu karang bukan lagi menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dimana menjadi kewenangan CDK dengan dibawahi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. 2) Pelaksanaan pengawasan preventif yang dilakukan oleh masyarakat tidak efektif dan efisien dikarenakan masih ada masyarakat yang tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sudah dilarang yang berdampak pada terumbu karang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 07 Jul 2023 05:36
Last Modified: 07 Jul 2023 05:36
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/27140

Actions (login required)

View Item
View Item