Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pencairan Anggaran Hibah Pariwisata Di Kota Makassar

WETENRI BUANA A. DJIWA PUTRI (B12115011) “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENCAIRAN HIBAH PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. M. Djafar Saidi S.H., M. Hum. sebagai pembimbing utama dan Dr. Naswar S.H., M.H. sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan pencairan Hibah Pariwisata di Kota Makassar tahun anggaran 2020, serta akibat hukum yang didapatkan dari gagalnya pelaksanaan pencairan hibah pariwisata di Kota Makassar.
Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis�empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan
hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Pelaksanaan pencairan hibah pariwisata di Kota Makassar sebagian telah berdasarkan pada petunjuk teknis Hibah Pariwisata. Pelaksanaan pencairan hibah pariwisata di Kota Makassar tidak dapat dilakukan karena waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Makassar tidak cukup serta beberapa faktor lain yang menyebabkan keterlambatan administrasi. 2) Akibat hukum yang terjadi akibat dari gagalnya pemerintah dalam melaksanakan pencairan hibah pariwisata yaitu pemotongan Dana Alokasi Umum sesuai dengan jumlah dana hibah pariwisata yang telah diterima Pemerintah Kota Makassar