Alternative Despute Resolution sebagai Primum Remedium dalam Upaya Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep

Pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi merupakan proyek strategis nasional dan salah satu rencana masterplan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Kabupaten Pangkep
terkhusus Kecamatan Ma’rang dan Minasate’ne termasuk salah satu wilayah yang dilalui jalur kereta api. Pembebasan lahan rel kereta api menimbulkan masalah disebabkan
masyarakat tidak setuju terhadap proses yang dilakukan pemerintah. Tujuan penelitian secara umum adalah mengidentifikasi dampak pembebasan lahan rel kereta api di
Kabupaten Pangkep serta mendeskripsikan model konstruksi alternative dispute resolution yang efektif sebagai primum remedium dalam menyelesaikan pembebasan lahan rel kereta
di Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini menggunakan mix methods dengan rumusan masalah pertama dijawab menggunakan metode kuantitatif dan rumusan masalah kedua dijawab menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kuesioner dan instrumen Focus Group Discussion (FGD) yang dianalisis menggunakan deskriptif persentase dan deskripsi argumentatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan pembebasan lahan rel kereta di Kabupaten Pangkep telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti hilangnya
mata pencahrian dan tidak sepakatnya masyarakat terkait kesepakatan ganti rugi. Sehingga kesepakatan ganti rugi harus mengedepankan konsep Alternative Dispute Resolution
(ADR) sebagai primum remedium atau solusi utama dalam penyelesaian sengketa karena konsep tersebut tersebut merupakan bagian dari norma kehidupan sosial dengan memperhatikan kondisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga ADR harus menjadi solusi utama dalam mengakomodir kesepakatan antar kedu abelah pihak dalam proses penyelesaian pembebasan lahan.