Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wtp)

ABSTRAK

WILYA PRATIWI (B011191247), Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wtp), (dibimbing oleh Nur Azisa sebagai pembimbing I dan Kadarudin sebagai pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan secara berlanjut serta mengetahui bentuk perlindungan korban tindak pidana kejahatan persetubuhan berlanjut yang dilakukan terhadap anak dalam proses peradilan pidana.
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan menganalisa beberapa peraturan perundang- undangan serta membaca berbagai referensi buku. Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Persetubuhan berlanjut pada anak menimbulkan dampak yakni, yang terjadi dalam jangka pendek yaitu, korban akan mengalami mimpi buruk, ketidakpercayaan pada orang lain khususnya pada laki-laki, konsentrasi menurun dan berakibat pada kesehatan korban. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu, korban mengalami phobia pada hubungan seks dan takut untuk membentuk sebuah keluarga dan sulit untuk membentuk kepercayaan dirinya kembali.
2) Korban telah mendapatkan perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi tidak semuanya terpenuhi. Adapun bentuk perlindungan yang telah diperoleh antara lain, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 64 huruf h Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak (Pasal 64 huruf j UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 89 huruf c Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).