Alternative Dispute Resolution Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep

Tanah merupakan komoditas yang berharga dan menjadi incaran
setiap orang untuk memilikinya. Pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi merupakan proyek strategis nasional dan merupakan salah satu rencana induk pembangunan infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pangkep merupakan salah satu kabupaten yang dilalui jalur kereta api. Namun, 2 kecamatan mengajukan keberatan karena proses
sengketa tanah, yaitu kecamatan Minasatene dan Ma'rang. Masyarakat pada umumnya memberikan respon negatif terhadap pengadaan tanah karena indikator penilaian ganti rugi tanah yang tidak transparan sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan antara masyarakat yang terkena dampak
dan instansi pemerintah terkait. Jenis penelitian ini adalah metode campuran. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ma'rang dan Minasate'ne. Pengumpulan data dilakukan secara online dan offline dengan menggunakan kuesioner dan instrumen Focus Group Discussion yang dianalisis menggunakan deskriptif persentase dan deskripsi argumentatif.
Berdasarkan analisis data disebutkan bahwa pengadaan tanah rel di Kabupaten Pangkep telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, pengadaan tanah rel telah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, mulai dari penetapan ganti rugi tanah, kehilangan lahan produktif yang menjadi sumber penghidupan. masyarakat. Model penyelesaian penelitian ini mengedepankan konsep Alternative Dispute
Resolution (ADR) sebagai primum remedium atau solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa karena metode penyelesaian sengketa merupakan bagian dari norma kehidupan sosial dengan memperhatikan kondisi atau kebiasaan masyarakat setempat