ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK ATAS BARANG RAMPASAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI


Rais, Andi Nurfitriana (2023) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK ATAS BARANG RAMPASAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011191179_skripsi_16-02-2023 cover1.jpg]
Preview
Image
B011191179_skripsi_16-02-2023 cover1.jpg

Download (264kB) | Preview
[thumbnail of B011191179_skripsi_16-02-2023 bab 1-3.pdf] Text
B011191179_skripsi_16-02-2023 bab 1-3.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B011191179_skripsi_16-02-2023 dp.pdf] Text
B011191179_skripsi_16-02-2023 dp.pdf

Download (183kB)
[thumbnail of B011191179_skripsi_16-02-2023.pdf] Text
B011191179_skripsi_16-02-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2025.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Andi Nurfitriana Rais (B011191179) dengan Judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ”. Di bawah Bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konstruksi hukum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cukup signifikan dalam memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan untuk menganalisis pengaturan kedepan terkait perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik atas barang sitaan atau rampasan.
Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen serta arsip yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum signifikan dalam memberikan kepastian hukum bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik secara keseluruhan…2) Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Maka perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik dalam perkara tindak pidana korupsi sudah terpenuhi dari segi alur pengajuan Keberatan hingga jangka waktu pelaksanaan Penetapan meskipun belum sepenuhnya sebab masih terdapat banyak Pihak Ketiga yang Beritikad baik yang berjuang agar haknya terpenuhi dalam hukum agar aset miliknya yang disita atau dirampas oleh negara dapat dikembalikan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 03 Jul 2023 06:12
Last Modified: 03 Jul 2023 06:12
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/27111

Actions (login required)

View Item
View Item