TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL PROPORSIONALITAS PEMBATASAN HAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMUTUS AKSES INTERNET DALAM KEADAAN DARURAT

Laode Muhammad Yusuf Soneangka (B011191144) dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Proporsionalitas Pembatasan HAM terhadap Kebijakan Pemerintah Memutus Akses Internet dalam Keadaan Darurat” di bawah Bimbingan Judhariksawan Selaku Pembimbing Utama dan Kadarudin Sebagai Pembimbing Pendamping
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai proporsionalitas pembatasan ham dalam keadaan darurat dan untuk mengetahui perspektif hukum internasional terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memutus akses internet pada keadaan darurat.
Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen serta arsip yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dalam hukum internasional secara historis diskursus mengenai prinsip proporsionalitas telah banyak digunakan untuk menilai suatu tindakan pemerintah dan telah banyak instrumen hukum internasional yang menggunakan terminologi proporsionalitas dalam pelaksanaan pembatasan ham pada keadaan darurat. 2) Untuk menilai proporsionalitas tindakan pemerintah dalam memutus akses internet maka harus diliat dari aspek-aspek yang memenuhi kriteria proporsionalitas yaitu legitimated aim, suitability, necessity, serta balancing in narrow sense dan terbukti kebijakan pemerintah tersebut tidak memenuhi seluruh kriteria yang ada.