TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 49-K /PM.III-16/AD/V/2021)

ALDI ZAKI ATHTHOBARANI (B011181573) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus : Putusan Nomor 49- K/PM.III-16/AD/V/2021). (Di bawah bimbingan Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2021.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatf, pendekatan yang digunakan adalah perundang- undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP, KUHPM, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan Pengadilan Militer Kota Makassar Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2021. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku, jurnal/artikel. Bahan hukum tersier yakni kamus-kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini yaitu pengaturan Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia menurut perspektif hukum pidana diatur dalam KUHP BAB XXV Buku II tentang Perbuatan Curang yakni Pasal 378. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia berlandaskan pada Pasal 378 KUHP, UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 26 KUHPM. Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dengan menggunakan dakwaan tunggal, terbukti secara sah dan meyakinkan serta memenuhi semua unsur-unsur yang ada pada Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dalam putusannya dapat menerapkan sanksi pidana terhadap Terdakwa berdasarkan dakwaan yang telah dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.