KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENJATUHKAN SANKSI LARANGAN MENGIKUTI TENDER

YUDHA SUGIAWAN (B011181527) dengan judul Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menjatuhkan Sanksi Larangan Mengikuti Tender. Di bawah bimbingan Winner Sitorus dan
Muhammad Aswan.
Penetilian ini bertujuan untuk menganalisis berwenang atau tidaknya majelis komisi menjatuhkan sanksi larangan mengiktui tender dalam jangka waktu tertentu dalam putusannya dan menganalisis peraturan yang ada telah memberikan perlindungan hukum atau tidak kepada pelaku usaha yang dijatuhi sanksi di luar kewenangan KPPU.
Metode penelitian adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Adapun sumber hukum dari penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melengkapi penelitian ini.
Hasil penelitian ini adalah (1) KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi larangan mengikuti tender dalam putusannya. Pihak yang berwenang menetapkan larangan mengikuti tender tesebut yaitu PA dan KPA berdasarkan kuasa dari PA. (2) peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha yang dijatuhi sanksi di luar kewenangan KPPU. Perlindungan hukum yang diberikan
kepada pelaku usaha yaitu adanya hak untuk melakukan upaya keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga dan upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga di Mahkamah Agung.