Kepastian Hukum Perkawinan Lebih dari Seorang Dalam Waktu Bersamaan

MUSTIKA (B011 18 1523), dengan judul skripsi “KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN LEBIH DARI SEORANG DALAM WAKTU BERSAMAAN”, di bawah bimbingan Nurfaidah Said sebagai Pembimbing Utama dan Achmad sebagai Pembimbing Pendamping.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pengumuman perkawinan dalam perkawinan lebih dari seorang dalam waktu bersamaan dan kedudukan hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil perkawinan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik, pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan berkaitan dengan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.
Prosedur pengumuman perkawinan dalam perkawinan lebih dari seorang dalam waktu bersamaan yang terjadi di Lombok Barat yaitu hanya isteri pertama yang dicatat dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan diumumkan sebagaimana pengumuman perkawinan sesuai aturan pengumuman perkawinan, sedangkan isteri kedua tidak didaftarkan sehingga pengumuman perkawinannya tidak diumumkan sebagaimana aturan pengumuman perkawinan. Kemudian untuk perkawinan lebih dari seorang yang terjadi di Mataram dan Lampung Utara yaitu baik isteri pertama maupun isteri kedua sama sekali tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pengumuman perkawinan lebih dari seorang dalam waktu bersamaan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja dan bukan merupakan bagian dari tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat.
Kedudukan hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil perkawinan yaitu perkawinan tersebut tidak dicatat sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi isteri dan anak-anak suami yang telah melakukan perkawinan, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum maka perkawinan tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa suatu perkawinan akan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian lebih lanjut dijelaskan lagi dalam Pasal (2) bahwasanya setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.