Esensi Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Mewujudkan Keadilan

Muhammad Yogi Pratama. B012192017. Esensi Ganti Kerugian Dalam
Pengadaan Tanah Untuk Mewujudkan Keadilan dibimbing oleh Kahar
Lahae dan Sri Susyanti.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, 1) esensi ganti kerugian
dalam pengadaan tanah untuk mewujudkan keadilan 2) arah kebijakan
hukum pertanahan dalam pengadaan tanah untuk mewujudkan keadilan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian
Yuridis-Normative dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
yang telah dikumplkan tersebut kemudian dikelompokkan dan juga dikaji
berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Esensi ganti kerugian
dalam pengadaan tanah untuk mewujudkan keadilan tersebut bila dalam
pemberlakuan ganti kerugiannya tidak layak dan adil, dapat diajukan
keberatan melalui pengadilan secara tertulis oleh pihak yang berhak
terhadap segala bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. 2) Arah
kebijakan hukum dimulai dari masa Pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) hingga masa Pemerintahan Presiden Joko
Widodo (JKW) dilihat dari sisi perbedaan prinsip hukum baik dalam bentuk
peraturan presiden (Perpres) maupun Undang-undang yang diterbitkan
melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil,
makmur dan sejahtera.