Penerapan Asas Ultra Petita dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Rizka Wahyuni Amusroh (B012192004), “Penerapan Asas Ultra Petita dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, dibawah bimbingan Haeranah dan Hasbir Paserangi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penerapan asas ultra petita oleh hakim dalam putusan perkara pidana di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi asas ultra petita dalam putusan perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum.Penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara sistematis dan kualitatif dalam hal ini akan menelaah seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan bahan hukum tersebut, yang kemudian nantinya akan dihubungkan dengan asas-asas, teori-teori hukum, serta rumusan perundang-undangan yang ada sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan demi menjawab permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana, tidak mengatur secara jelas larangan ultra petita, yang diatur hanya terkait musyawarah hakim harus sesuai dengan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, sehingga dalam praktiknya masih sering dijumpai putusan perkara pidana yang ultra petita yakni melebihi tuntutan Jaksa termasuk pada perkara korupsi, yang mana hal tersebut dapat dibenarkan karena pada dasarnya hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan Jaksa bukan pada surat tuntutan. Adapun implementasi asas ultra petita dalam putusan perkara korupsi yang penulis analisis yaitu dalam putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang jika dilihat dari segi tujuan hukum, maka dalam putusan tersebut lebih menonjolkan Aspek Kepastian Hukum dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ambyang jika dilihat dari segi tujuan hukum, maka dalam putusan tersebut lebih menonjolkan Aspek Keadilan dan Kemanfaatan hukum.