Hidayat, Ahmad Arif (2023) PERBANDINGAN PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI BEBERAPA NEGARA. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Bab 1-3]](/style/images/fileicons/text.png)
B012191048_tesis_09-03-2023 bab 1-3.pdf
Download (768kB)
![[thumbnail of Cover]](/27051/2.hassmallThumbnailVersion/B012191048_tesis_09-03-2023%20cover1.jpg)
![](/27051/2.haspreviewThumbnailVersion/B012191048_tesis_09-03-2023%20cover1.jpg)
B012191048_tesis_09-03-2023 cover1.jpg
Download (243kB) | Preview
![[thumbnail of Daftar Pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B012191048_tesis_09-03-2023 dp.pdf
Download (127kB)
![[thumbnail of Full text]](/style/images/fileicons/text.png)
B012191048_tesis_09-03-2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Ahmad Arif Hidayat NIM. B012191048 Dengan Judul “Perbandingan
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di
Beberapa Negara” Dibimbing Oleh Muhammad Said Karim dan Hijrah
Adhyanti Mirzana
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perampasan Aset Tanpa
Tuntutan Pidana Korupsi bagi sebuah Negara Perampasan Aset tanpa
Tuntutan Pidana korupsi dapat di Terapkan di Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yaitu
metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum
normatif yaitu perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
penelitian menujukkan bahwa (1) Mekanisme penerapan perampasan aset
tanpa pemidanaan korupsi di Indonesia belum mempunyai norma dan
mencoba mengadopsi ketentuan di Negara lain. Indonesia dapat
menerapkan konsep peramapasan aset tanpa pemidanaan yang sesuai
dengan sistem hukum Indonesia/perpaduan konsep sistem common law dan
continental metode perampasan aset yang lebih efektif daripada yang ada
sekarang dengan menggunakan perampasan aset in rem atau yang sering
pula dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau yang sering
disebut NCB.
,(2) Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan korupsi yang ideal
perampasan aset in rem dalam RUU Perampasan Aset dapat dilakukan
dengan memadupadankan hakim pidana dan perdata atau hakim yang
diberikan pelatihan khusus tentang mekanisme perampasan aset in
remmenerabas beberapa asas hukum dan juga dengan menurunkan standar
pembuktian dalam perkara pidana, dianggap berpotensi akan berhadap�hadapan dengan prinsip peradilan yang adil (due process of law) dan juga
hak atas kepemilikan harta kekayaan seseorang (property rights).
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tuntutan Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Andi Milu |
Date Deposited: | 20 Jun 2023 06:53 |
Last Modified: | 20 Jun 2023 06:53 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/27051 |