TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK USAHA KREMASI JENAZAH DI MASA PANDEMI COVID-19

DEVRYZHA DANISWARA FAISAL (B011181514) dengan Judul “TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK KREMASI JENAZAH DI MASA PANDEMI COVID-19”, dibimbing oleh Oky Deviany Burhamzah dan Amaliyah.
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan praktik kremasi jenazah dan penerapan UU No.5/1999 terhadap pelaku usaha kremasi jenazah di masa pandemi Covid-19.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dari hasil wawancara yang berlokasi di Jakarta Barat mengenai kremasi jenazah covid-19 lalu dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif.
Hasil penelitian ini, yaitu 1) Pelaksanaan praktik kremasi jenazah di masa pandemi covid-19 dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak melibatkan pihak kremasi lain dikarenakan keragaman alat pelindung diri (APD) yang sulit untuk di dapat pada awal 2021 seperti Hazmat, Masker, petugas yang sudah mendapatkan vaksinasi agar memandikan jenazah yang terjangkit wabah virus menular. Oleh karena itu para pelaku usaha masih berusaha untuk mendapatkan beberapa alat pendukung dalam melaksanakan kremasi jenazah Covid-19. 2) Penerapan UU No.5/1999 terhadap pelaku usaha kremasi jenazah di masa pandemi Covid-19 khususnya di daerah Jakarta Barat belum memenuhi unsur yang melanggar Pasal 17 terkait monopoli meskipun hal ini dapat diketahui dengan terpenuhinya unsur penguasaan pasar lebih dari 50% tetapi krematorium tidak melakukan barrier to entry terhadap pelaku usaha lain. Sebab unsur pada Pasal 17 harus terpenuhi maka upaya hukum dalam Hukum persaingan usaha adalah dengan memilih untuk melakukan upaya hukum laporan langsung dari konsumen krematorium untuk bisa dilakukan pengusutan oleh KPPU, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya. Pada wawancara dengan Satreskrim Jakbar yang telah melakukan upaya hukum tetapi tidak dapat melanjutkan upaya hukum karena minimnya alat bukti dalam membuktikan pelanggaran UU No.5/1999.