Pengawasan Jaksa Sebagai Aparatur Sipil Negara Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis: (1) pengaturan pengawasan jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara dan Aparat Penegak Hukum, (2) Untuk mengkaji implikasi hukum dari pengaturan pengawasan jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara Aparatur dan Aparat Penegak Hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang- undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Penelitan dilaksanakan dengan menggunakan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dan skunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan pengawasan terhadap jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara belum mengakomodir karakter birokrasi kelembagaan dan status jaksa sebagai Aparat Penegak Hukum Hadirnya lembaga negara pengawas jaksa seperti Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang pengaturanya secara hierarki di atur berdasarkan peraturan presiden dan undang-undang mengakibatkan terjadinya tumpah tindih norma tentang wewenang atau fungsi suatu kelembagaan yang mana hal tersebut berdampak pada status kedudukan kedua lembaga tersebut dalam konteks penentuan tentang pelanggaran yang dilakukan jaksa. (2) Implikasi hukum dari pengaturan pengawasan jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara adalah tentang penerapan Pasal 30, dan 32 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengakibatkan tidak sinkronya fungsi pengawasan secara internal dan eksternal pada jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam teknis peradilan sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam bidang penuntutan.