Tinjauan Yuridis Pembantuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan (Studi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg)

Aulia Faradillah Yasin (B011181442) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembantuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 38/Pid.TPK/2016/PN. Bdg)”. Di bawah bimbingan H.M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui pertimbangan oleh hakim atas pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan dalam Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.
Hasil penelitian menunjukkan (1) Kualifikasi perbuatan dalam pembantuan tindak pidana pada dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu Tindak Pidana Pemerasan diatur di dalam Pasal 12 huruf e, f dan g Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, Pembantuan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah degan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP. (2) Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non-yuridis atau sosiologis, namun menurut Penulis putusan yang dijatuhakan Majelis Hakim masih ringan apabila dilihat dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.