PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ONLINE YANG DI PERJUAL-BELIKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Muh. Nurwahyudi (B012191036) dengan judul Perlindungan Hukum bagi
Pemegang Unit Penyertaan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif Online
yang diperjual-belikan di Bursa Efek Indonesia. Dibimbing oleh Juajir
Sumardi dan Andi Tenri Famauri.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai peraturan
Reksadana secara online dan mengetahui perlindungan hukum terhadap
investor dalam Reksadana secara online dan guna menambah wawasan
dan melindungi hak konsumen terhadap investor pemula (masyarakat).
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelititan hukum
normatif, Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Bahan
Hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum
Primare, Bahan Hukum sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.
Hasil Penelitian yang penulis dapatkan dari berbagai sumber
menunjukkan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan
Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan belum tercantum tentang besaran
jumlah nilai ganti rugi yang diberikan pihak Agen Penjual Efek Reksadana,
Sementara itu perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa keuangan
Secara Preventif dan Represif yang dimana Preventif yaitu mengenai
keterbukaan informasi atau transparansi yang merupakan bentuk
perlindungan terhadap investor (pemodal) dan secara Refresif dengan
menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi,
penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam hal ini berupa
sanksi administratif,perdata serta sanksi pidana. Pasal 102 UUPM
memberikan kewenangan kepada OJK untuk menerapkan sanksi
administratif atas adanya pelanggaran dari ketentuan UUPM. Selanjutnya
dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 107 UUPM menerapkan sanksi
pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan menyesatkan
dalam bentuk penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.
Kesimpulan dari hasil penelitian di atas belum memuaskan para investor
karena belum pastinya nilai ganti rugi yang telah diberikan oleh APERD
meskipun telah di keluarkannya aturan mengenai perlindungan terhadap
investor.