ANALISIS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN (STUDI PADA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI)

MUHAMMAD NURWAN FAUZAN, B011181403, Analisis Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Studi Pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi). (Di bawah bimbingan Andi Suriyaman Mustari Pide sebagai Pembimbing I dan Andi Syahwiah A. Sapiddin sebagai Pembimbing II)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penanganan konflik tenurial kawasan hutan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penanganan konflik tenurial kawasan hutan pada lingkup wilayah kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL Sulawesi)
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang dibutuhkan antara lain data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa Bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, tahapan penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang digunakan oleh BPSKL Sulawesi antara lain proses identifikasi konflik, kemudian berlanjut kepada proses asesmen konflik tenurial kawasan hutan. Konflik tenurial yang terjadi di berbagai wilayah di Pulau Sulawesi dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu adanya perambahan kawasan hutan, pertentangan antara masyarakat yang mendapatkan izin pengelolaan hutan. Kemudian yang kedua, faktor yang memengaruhi penanganan konflik terbagi atas faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung penanganan konflik. Faktor yang menghambat berupa ego masyarakat yang tinggi, kebutuhan ekonomi, faktor hukumnya itu sendiri. Sedangkan faktor pendukung antara lain aparatur, sarana prasarana BPSKL Sulawesi sudah cukup memadai, faktor kebudayaan masyarakat Sulawesi yang menjunjung tinggi prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi sehingga dalam penanganan konflik dapat dilakukan jauh lebih mudah sesuai prinsip dalam konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa.