ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH NEGARA DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS AUSTRALIA FUTURE SUBMARINE PROGRAM)

Perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas. Dalam perdagangan internasional, negara dalam membuat kesepakatan dengan negara lain, umumnya menggunakan perjanjian internasional sebagai instrumen pengikat. Dalam perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Australia dengan Perancis membuat polemik yang membuat keresahan dari masyarakat internasional akibat pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Australia terhadap Perancis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan penyelesaian sengkta internasional secara damai yang dilakukan oleh Australia dengan Perancis.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran atas suatu isu berdasarkan keilmuan yakni dengan mengkaji suatu isu dengan menggunakan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, pedapat sarjana dan teori hukum.
Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) pengaturan mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai diatur dalam prinsip-prinsip hukum penyelesaian sengketa internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Dengan berkaca pada prinsip-prinsip hukum penyelesaian sengketa internasional serta perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut telah sesuai dengan aturan hukum internasional. 2) Dalam pembatalan perjanjian internasional banyak hal yang harus diperhatiakan. Dalam Konvensi Wina 1969 itu sendiri telah mengatur beberapa hal terkait pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh suatu Negara. Akibatnya dari negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pemerintah Australia membayar kompensiasi akibat pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak.