TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA JAMKESMAS DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (Studi kasus : Putusan No: 67/PID.B/2010/PN.Sly)

ANDI CENRA OPU ( B 111 10 311 ), “Tinjauan Yuridis Terhadap
Tindak Pidana Korupsi Dana Jamkesmas Di Kabupaten Kepulauan
Selayar ( Studi kasus : Putusan No: 67/PID.B/2010/PN.Sly) , di bawah bimbingan Bapak Slamet Sampurno soewondo sebagai Pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakahpenerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana korupsi tentang penyelewengan Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar,
khususnya pada Pengadilan Negeri Selayar. Sumber data berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, Hakim anggota Pengadilan Negeri Selayar, Kepala Kejaksaan Negeri Selayar.,
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi tentang Penyelewengan Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam perkara pidana No. 67/Pid.B/2010/PN.Sly) berdasarkan KUHAP pasal 183 Penuntut Umum berusaha membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa (pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat
(3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999, dengan menggunakan system pembuktian secara negatif menurut Undang-Undang/negatief wettelijk (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim);
(2) Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka seluruh dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa baik dalam dakwaan primair maupun dalam dalam dakwaan subsidair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tinda pidana korupsi sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum, maka oleh karena itu Hakim memutuskan bahwa para terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.