ANALISIS YURIDIS PARTISIPASI PUBLIK BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.91/PUU-XVIII/2020


Muh. Arif, Andi (2023) ANALISIS YURIDIS PARTISIPASI PUBLIK BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.91/PUU-XVIII/2020. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011181382_skripsi_15-02-2023 cover1.jpg]
Preview
Image
B011181382_skripsi_15-02-2023 cover1.jpg

Download (270kB) | Preview
[thumbnail of B011181382_skripsi_15-02-2023 bab 1-3.pdf] Text
B011181382_skripsi_15-02-2023 bab 1-3.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B011181382_skripsi_15-02-2023 dp.pdf] Text
B011181382_skripsi_15-02-2023 dp.pdf

Download (125kB)
[thumbnail of B011181382_skripsi_15-02-2023.pdf] Text
B011181382_skripsi_15-02-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 June 2025.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

ANDI MUH. ARIF (B011181382), ANALISIS YURIDIS PARTISIPASI PUBLIK BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.91/PUU-XVIII/2020, (Dibimbing oleh Achmad Ruslan sebagai Pembimbing I dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme Ideal Partisipasi Publik “Bermakna” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan ada dua yaitu, bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pola partisipasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum sepenuhnya mengakomodir pola partisipasi publik bermakna yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi, terkhusus pada bagian hak untuk dipertimbangan pendapatnya dan hak untuk mendapatkan penjelasan terhadap pendapatnya. Partisipasi Publik dalam ketentuan tersebut hanya selesai pada pemenuhan hak masyarakat semata. (2) Demi melindungi hak masyarakat berupa pemberian masukan dan pendapat dalam proses pembahasan pembentukan peraturan perundangan-undangan serta demi mewujudkan produk legislasi yang demokratis dan komprehensif, maka perlu diadakan sebuah pengaturan ideal terkait bagaimana sebenarnya bentuk pelibatan partisipasi masyarakat melalui partisipasi bermakna.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 09 Jun 2023 05:24
Last Modified: 09 Jun 2023 05:24
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/26969

Actions (login required)

View Item
View Item