ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI BLBI (Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021)

Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kasus Korupsi BLBI (Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:
Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021)”. Di bawah bimbingan M. Syukri Akub sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Penyidik KPK dalam mengeluarkan SP3 dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis alasan penerbitan SP3 Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 oleh
Penyidik KPK.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selanjutnya bahan hukum dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan.
Adapun dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KPK memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. Selain itu, KPK dapat mengacu pada syarat-syarat penghentian penyidikan sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Penerbitan SP3
Nomor Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 dengan alasan bahwa perkara bukan merupakan tindak pidana adalah sah menurut hukum, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.